Bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali disalurkan pemerintah pada April 2026.
Namun, tidak semua orang otomatis bisa mendapatkannya. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa terdaftar sebagai penerima. Pemerintah kini lebih ketat dalam menentukan siapa yang berhak menerima, supaya bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu, penting memahami aturan terbaru agar peluang mendapatkan bansos tetap terbuka.
Syarat Umum Penerima Bansos 2026
Secara umum, calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki NIK valid, dan sudah terdaftar resmi di sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, penerima harus termasuk keluarga kurang mampu atau rentan miskin, bukan ASN, TNI, atau Polri yang sudah menerima gaji tetap dari negara.
Agar proses verifikasi lebih mudah, data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga wajib sinkron dengan sistem Dukcapil. Dengan begitu, identitas bisa diverifikasi secara akurat.
Syarat Khusus Berdasarkan Desil
Penentuan penerima bansos juga mengacu pada nilai desil. Tahun 2026, pemerintah memprioritaskan masyarakat di desil 1–4, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Jika berada di atas desil tersebut, peluang menerima bansos biasanya lebih kecil karena dianggap bukan prioritas utama.
Kriteria Tambahan Penerima PKH
Program PKH memiliki kriteria khusus. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga dengan komponen perlindungan sosial tertentu, seperti:
- Ibu hamil
- Anak usia dini
- Anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA
- Lansia
- Penyandang disabilitas berat
Selain itu, penerima PKH diharapkan memenuhi aspek pendidikan dan kesehatan, karena dua hal ini menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima.
Faktor yang Membuat Gagal Dapat Bansos
Meski merasa layak, ada kondisi yang bisa membuat seseorang tidak lolos seleksi bansos. Biasanya terkait masalah administrasi, seperti data belum terdaftar atau jarang diperbarui di DTSEN, atau penghasilan sudah melewati batas ketentuan.
Selain itu, status sebagai pegawai dengan gaji tetap dari negara juga bisa jadi alasan tidak lolos, begitu pula jika keluarga berada di desil lebih tinggi. Karena itu, penting memastikan data kependudukan selalu valid dan sesuai kondisi ekonomi sebenarnya agar kesempatan menerima bansos tidak terhambat.
Dengan memahami syarat umum, aturan desil, serta kriteria tambahan, masyarakat bisa lebih siap memastikan data mereka sesuai dan peluang menerima bansos tetap terbuka.
Kesimpulan
Bansos 2026 seperti PKH dan BPNT hanya diberikan kepada warga yang memenuhi syarat administrasi, terdaftar di DTSEN, serta masuk kategori keluarga kurang mampu. Pemerintah memprioritaskan penerima dari desil 1–4, dengan tambahan kriteria khusus untuk PKH seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
