Bansos Mei 2026: Jadwal Pencairan Tahap 2, Daftar Penerima dan Nominalnya

Penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Mei 2026 masih termasuk dalam periode Triwulan II yang mencakup April hingga Juni.

Artinya, bantuan tahap kedua ini tetap disalurkan dalam rentang waktu tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

Daftar Bansos Cair Mei 2026, Lengkap Nominal dan Cara Cek Penerima

Siswa Bisa Cek Dana PIP 2026 Lewat HP, Begini Panduan Lengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bansos secara berkala setiap tiga bulan sekali. Dengan pola ini, penerima bantuan akan mendapatkan pencairan sebanyak empat tahap dalam satu tahun.

Mekanisme Pencairan Bansos Tahap 2

Bansos tahap kedua tahun 2026 mencakup dua program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kedua program ini memiliki kriteria penerima yang mengacu pada klasifikasi desil sosial ekonomi terbaru.

Saat ini, penerima bantuan difokuskan pada masyarakat dengan kategori desil 1 hingga 4, baik untuk PKH maupun BPNT.

Sementara itu, desil 5 hingga atas hanya masuk dalam kategori tertentu seperti layanan kesehatan atau asesmen sosial.

Pengelompokan desil ini digunakan pemerintah sebagai dasar utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

Jadwal Penyaluran Bansos 2026

Dilansir dari Detik.com penyaluran bansos tidak memiliki tanggal pasti setiap bulan, melainkan dibagi dalam empat tahap per tahun, yaitu:

Tahap 1: Januari – Maret
Tahap 2: April – Juni
Tahap 3: Juli – September
Tahap 4: Oktober – Desember

Saat ini, proses pencairan sedang berada pada tahap kedua. Bantuan biasanya disalurkan sekaligus sesuai periode yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Panduan Cek Bansos Kemensos Tahap 2 Tahun 2026

Untuk mengetahui status penerimaan bantuan sosial (bansos) tahap 2 tahun 2026, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online melalui layanan resmi Kementerian Sosial.

Proses ini cukup mudah karena hanya membutuhkan data sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.

Cara Cek Melalui Website Kemensos

Langkah-langkah pengecekan melalui situs resmi adalah sebagai berikut:

Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
Isi data wilayah sesuai domisili, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan
Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP
Ketikkan kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar
Jika kode sulit dibaca, gunakan fitur refresh untuk mendapatkan kode baru
Klik tombol “CARI DATA”

Sistem akan menampilkan informasi apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima bansos sesuai wilayah yang dimasukkan

Cara Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

Selain website, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi resmi yang tersedia di Play Store maupun App Store.

Berikut langkah-langkahnya:

Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos
Pilih menu “Buat Akun” bagi pengguna baru
Lengkapi data pribadi seperti nama lengkap, NIK, alamat, email, dan kata sandi
Unggah foto KTP dan swafoto sesuai ketentuan
Tekan “Buat Akun Baru”
Jika data valid, akun akan aktif secara otomatis
Lakukan verifikasi email jika diminta
Setelah login, masuk ke menu “Profil”
Informasi bantuan yang diterima akan ditampilkan, termasuk data anggota keluarga yang sudah terdaftar dalam sistem DTSEN, seperti nama, usia, jenis kelamin, serta status penerimaan atau sanggahan

Dengan cara ini, masyarakat dapat memantau status bansos secara mandiri dan lebih mudah tanpa harus datang ke kantor layanan sosial.

Besaran Bantuan PKH dan BPNT 2026

Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima, antara lain:

Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap
Anak SD: Rp225.000 per tahap
Anak SMP: Rp375.000 per tahap
Anak SMA: Rp500.000 per tahap
Lansia dan disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 per tahap

Sementara itu, BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan yang disalurkan sekaligus setiap tiga bulan, sehingga totalnya menjadi Rp600.000 per tahap.

Dengan skema ini, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat lebih efektif dalam membantu kebutuhan dasar masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat.