Peserta BPJS Kesehatan perlu memahami aturan mengenai denda keterlambatan pembayaran iuran agar tidak bingung ketika status kepesertaan tiba-tiba menjadi nonaktif.
Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa telat membayar BPJS langsung mengakibatkan denda besar setiap bulan.
Padahal, BPJS Kesehatan memiliki mekanisme sendiri terkait tunggakan iuran, status kepesertaan, dan denda layanan rawat inap. Karena itu, penting bagi peserta untuk mengetahui cara hitung denda keterlambatan jika iuran tidak dibayarkan tepat waktu.
Lalu, bagaimana cara menghitung denda jika terlambat membayar BPJS Kesehatan? Berikut penjelasannya.
Apakah Denda Telat Bayar BPJS Kesehatan Masih Berlaku Di 2026?
Jawabannya iya. Aturan denda BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020 masih diterapkan pada 2026.
Namun, denda tidak langsung dikenakan karena menunggak iuran bulanan, melainkan saat peserta menggunakan layanan rawat inap dalam waktu tertentu setelah kepesertaan kembali aktif.
Peserta yang menunggak tetap wajib melunasi iuran agar status kepesertaan dapat diaktifkan kembali. Denda pelayanan dikenakan apabila rawat inap dilakukan dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali.
Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan dihitung dengan rumus:
Denda = 5% x biaya diagnosa awal rawat inap x jumlah bulan tunggakan, dengan ketentuan:
- Jumlah bulan tunggakan maksimal 12 bulan.
- Besaran denda paling tinggi Rp30 juta.
- Untuk peserta PPU, denda ditanggung oleh pemberi kerja.
Cara Hitung Denda Keterlambatan BPJS Kesehatan
Dilansir dari detik.com, Berikut rincian aturan denda yang perlu diketahui:
Telat Membayar 1 Minggu
Jika iuran BPJS telat dibayarkan satu minggu, tidak ada denda. Peserta hanya perlu melunasi tagihan tertunggak agar status kepesertaan tetap aktif.
Telat Membayar 2 Tahun
Peserta yang menunggak hingga dua tahun tidak langsung dikenakan denda uang. Namun, status kepesertaan akan diubah menjadi nonaktif jika tunggakan belum dibayarkan per awal bulan berikutnya.
Telat Membayar 4 Tahun
Jika tunggakan berlangsung hingga empat tahun, status BPJS akan dinonaktifkan. Apabila rawat inap dilakukan dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali, denda pelayanan dikenakan sesuai aturan:
- Denda = 5% x biaya diagnosa awal x jumlah bulan tunggakan
Jumlah bulan dihitung maksimal 12 bulan, dengan batas denda Rp30 juta.
Telat Membayar 5 Tahun
Status kepesertaan akan dinonaktifkan bagi peserta yang menunggak hingga lima tahun. Iuran tertunggak harus dibayarkan agar kepesertaan kembali aktif. Jika rawat inap dilakukan dalam 45 hari setelah aktif kembali, denda pelayanan tetap berlaku.
Contoh Cara Hitung Denda Keterlambatan
Misalnya peserta menunggak selama 10 bulan dan menjalani rawat inap dengan biaya diagnosa awal Rp10 juta. Perhitungannya:
- 5% x Rp10.000.000 x 10 = Rp5.000.000
Artinya, peserta harus membayar denda sebesar Rp5 juta.
Tips Agar Terhindar Dari Denda BPJS Kesehatan
Agar tidak terkena denda, peserta disarankan:
- Membayar iuran tepat waktu setiap bulan
- Mengaktifkan autodebet pembayaran BPJS
- Rutin mengecek status kepesertaan
- Segera melunasi tunggakan jika status nonaktif
Selain itu, jangan menunda pembayaran terlalu lama agar layanan kesehatan selalu bisa digunakan saat dibutuhkan.
Itulah penjelasan lengkap mengenai cara hitung denda keterlambatan BPJS Kesehatan beserta aturan terbaru 2026.
Kesimpulan
Semoga informasi ini dapat membantu peserta BPJS Kesehatan memahami cara hitung denda keterlambatan dan menghindari kebingungan saat status kepesertaan menjadi nonaktif.
