Denda BPJS Kesehatan menjadi informasi penting yang perlu diketahui seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mengenai aturan denda dan tunggakan iuran dapat membantu peserta menghindari kendala saat membutuhkan layanan kesehatan.
Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak selalu langsung dikenakan denda bulanan.
Karena itu, peserta BPJS Kesehatan disarankan untuk rutin membayar iuran secara tepat waktu dan juga mengetahui mekanisme denda yang berlaku pada tahun 2026 agar tidak mengalami masalah administrasi.
Apakah Denda BPJS Kesehatan Masih Berlaku Tahun 2026?
Pada tahun 2026, ketentuan denda BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
Namun perlu dipahami, denda bukan dikenakan karena telat membayar iuran bulanan. Denda baru berlaku apabila peserta menjalani perawatan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan kembali aktif.
Peserta yang memiliki tunggakan tetap harus melunasi seluruh iuran agar kartu BPJS bisa digunakan kembali secara normal.
Dengan ketentuan:
- Perhitungan tunggakan maksimal 12 bulan
- Denda tertinggi sebesar Rp30 juta
- Untuk peserta pekerja penerima upah (PPU), pembayaran denda menjadi tanggung jawab perusahaan atau pemberi kerja
Contoh Cara Perhitungan Denda BPJS Kesehatan
Sebagai contoh, peserta memiliki tunggakan selama 10 bulan dan menjalani rawat inap dengan biaya diagnosis awal sebesar Rp10 juta.
Maka perhitungannya menjadi:
- 5% × Rp10.000.000 × 10 bulan = Rp5.000.000
Artinya, denda pelayanan yang harus dibayarkan peserta sebesar Rp5 juta.
Rincian Aturan Hitung Denda Keterlambatan BPJS Kesehatan
Dilansir dari detik.com, Berikut rincian aturan denda yang perlu diketahui:
Telat Membayar 1 Minggu
Peserta yang baru terlambat membayar iuran sekitar satu minggu umumnya belum dikenakan denda apa pun. Cukup lakukan pembayaran tunggakan agar status kepesertaan tetap bisa digunakan seperti biasa.
Telat Membayar 2 Tahun
Apabila iuran tidak dibayar dalam waktu cukup lama hingga mencapai dua tahun, peserta memang tidak langsung dikenai denda uang. Meski begitu, kepesertaan BPJS akan berubah menjadi tidak aktif apabila tunggakan belum diselesaikan sampai awal bulan berikutnya.
Menunggak Hingga 4 Tahun
Peserta yang memiliki tunggakan selama empat tahun akan mengalami penonaktifan status kepesertaan. Setelah seluruh tunggakan dibayarkan dan kartu kembali aktif, peserta tetap bisa terkena denda pelayanan bila menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari.
Perhitungan dendanya mengacu pada ketentuan berikut:
5% × biaya diagnosa awal rawat inap × jumlah bulan tunggakan
Jumlah bulan tunggakan yang dihitung maksimal 12 bulan dengan batas paling tinggi Rp30 juta.
Menunggak Sampai 5 Tahun
Jika iuran tidak dibayarkan hingga lima tahun, status kepesertaan otomatis tidak aktif. Peserta wajib melunasi seluruh kewajiban iuran terlebih dahulu agar layanan BPJS dapat digunakan kembali.
Setelah kepesertaan aktif, denda pelayanan rawat inap masih dapat dikenakan apabila peserta dirawat inap dalam masa 45 hari sejak pengaktifan kembali.
Kesimpulan
Semoga informasi ini dapat membantu peserta memahami ketentuan denda BPJS Kesehatan serta menghindari masalah administrasi di kemudian hari.
