Peserta BPJS Kesehatan wajib memahami aturan denda keterlambatan pembayaran iuran agar tidak kebingungan saat status kepesertaan tiba-tiba menjadi nonaktif.
Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa keterlambatan pembayaran BPJS langsung menyebabkan denda besar setiap bulannya.
Padahal, aturan BPJS Kesehatan mengenai tunggakan iuran, status kepesertaan, dan denda pelayanan rawat inap telah ditetapkan secara khusus.
Oleh karena itu, peserta perlu mengetahui Cara Hitung Denda BPJS Kesehatan jika pembayaran iuran terlambat.
Apakah Denda Telat Bayar BPJS Kesehatan Masih Berlaku di 2026?
Aturan denda BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 masih diterapkan pada 2026.
Namun, denda tidak dikenakan karena menunggak iuran bulanan, melainkan saat layanan rawat inap digunakan dalam waktu tertentu setelah kepesertaan diaktifkan kembali.
Informasi dari BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa peserta yang memiliki tunggakan harus melunasi iuran terlebih dahulu agar status kepesertaan aktif kembali.
Sementara itu, denda pelayanan akan dikenakan jika rawat inap dilakukan dalam 45 hari setelah status BPJS aktif kembali.
Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020:
- Besaran denda pelayanan ditetapkan 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikalikan jumlah bulan tunggakan.
- Jumlah bulan tertunggak yang dihitung maksimal 12 bulan.
- Denda tertinggi mencapai Rp 30 juta.
- Untuk peserta PPU, denda ditanggung oleh pemberi kerja.
Cara Hitung Denda BPJS Kesehatan Jika Telat Membayar
Dilansir dari detik.com, Berikut rincian aturan denda yang berlaku:
Telat Membayar 1 Minggu
Jika iuran BPJS Kesehatan terlambat dibayarkan selama satu minggu, denda tidak akan dikenakan. Peserta cukup melunasi tunggakan agar status kepesertaan kembali aktif dan layanan dapat digunakan.
Telat Membayar 2 Tahun
Peserta yang menunggak hingga dua tahun tidak dikenakan denda uang secara langsung. Namun, status kepesertaan akan dinonaktifkan pada tanggal satu bulan berikutnya jika tunggakan belum dibayarkan.
Telat Membayar 4 Tahun
Jika tunggakan mencapai empat tahun, BPJS akan menonaktifkan status kepesertaan. Apabila rawat inap dilakukan dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali, denda pelayanan dikenakan dengan rumus:
- Denda = 5% x (biaya diagnosis awal) x (jumlah bulan tunggakan)
- Ketentuan: maksimal 12 bulan, denda paling tinggi Rp30 juta.
Telat Membayar 5 Tahun
Status kepesertaan akan dinonaktifkan apabila tunggakan mencapai lima tahun. Peserta tetap harus melunasi tunggakan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan. Jika rawat inap dilakukan dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif, denda pelayanan berlaku sesuai ketentuan.
Contoh Cara Hitung Denda BPJS Kesehatan
Misalnya, peserta memiliki tunggakan 10 bulan dan melakukan rawat inap dengan biaya diagnosa awal Rp10 juta.
Perhitungan dendanya:
- 5% x Rp10.000.000 x 10 = Rp5.000.000
Artinya, denda pelayanan yang harus dibayarkan peserta adalah Rp5 juta.
Cara Menghindari Denda BPJS Kesehatan
Agar denda pelayanan tidak dikenakan, peserta dianjurkan untuk:
- Membayar iuran tepat waktu setiap bulan
- Mengaktifkan autodebet pembayaran BPJS
- Secara rutin mengecek status kepesertaan
- Segera melunasi tunggakan jika status nonaktif
Selain itu, jangan menunda pembayaran terlalu lama agar layanan kesehatan tetap dapat digunakan kapan saja dibutuhkan.
Kesimpulan
Semoga informasi ini dapat membantu peserta BPJS Kesehatan memahami Cara Hitung Denda BPJS Kesehatan
